Ngapain Harus Peduli Politik Hukum? Suara Kita, Masa Depan Kita

 Oleh: Bidang Hikmah PK IMM Paripatetik 

    Semarang, 11 Desember 2025 - Pernahkah kita merasa bahwa hukum dan politik adalah dunia yang jauh, hanya milik para elite di gedung-gedung tinggi? Atau kita menganggap bahwa urusan peraturan dan kebijakan adalah tugas pemerintah semata? Kenyataannya, politik hukum menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari harga sembako, hak sebagai pekerja, hingga keadilan di lingkungan sekitar. Jika kita abai, kita secara tak sadar menyerahkan kendali atas hidup kita sendiri.

    Kegiatan diskusi bertajuk "Mengapa Kita Perlu Peduli Politik Hukum?" diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025, di Taman Edupark Kampus 2 UIN Walisongo, Kota Semarang. Acara ini dihadiri oleh sekitar 20 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, kader imm, hingga alumni. Diskusi dimulai pukul 16.00 dan berlangsung selama satu jam dengan pemateri wakil dekan III FISIP, Bapak Dr. H. Mochammad Parmudi M.Si dengan pemantik Satria Kusuma serta Moderator Vida Septiana.

    Dalam paparannya, Pak Parmudi—sapaan akrabnya menjelaskan bahwa politik hukum adalah proses bagaimana hukum dibuat, diubah, dan diterapkan—sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan. "Hukum bukanlah produk yang netral. Ia lahir dari pergulatan gagasan, tekanan sosial, dan tentu saja, kepentingan politik," ujarnya.

    Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Salah satu peserta, Haikal, seorang mahasiswa, berbagi pengalamannya: "Saya sering merasa kebijakan perpajakan kurang berpihak pada usaha mikro. Ternyata, jika kita tidak ikut menyuarakan kebutuhan kita, suara kita akan tenggelam." Peserta lain, Firman, seorang aktivis kampus, menambahkan, "Hukum pendidikan juga hasil politik hukum. Kurikulum, hak guru, anggaran sekolah—semua itu diputuskan melalui proses politik yang harus kita awasi."

    Kegiatan ini juga menyoroti bagaimana masyarakat dapat terlibat, mulai dari mengikuti diskusi publik, menyampaikan aspirasi melalui saluran resmi, hingga menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih wakil yang peduli terhadap reformasi hukum.

    Diskusi ini menegaskan bahwa politik hukum bukan sekadar wacana, tetapi ruang di mana masa depan kita diperjuangkan. Dengan memahami dan terlibat, kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga pemegang kunci perubahan. Dampak dari acara ini terasa dari semangat peserta yang mulai menyadari bahwa kepedulian terhadap hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara. Ke depan, kami berharap dapat menyelenggarakan rangkaian diskusi lanjutan dengan tema yang lebih spesifik, seperti hukum digital, perlindungan konsumen, dan keadilan lingkungan. Mari bersama menjaga agar hukum tetap menjadi panglima bagi keadilan, bukan alat bagi segelintir orang.

Editor: Soffina Putri Hernindiasari, Ammar Halimi